Katalog Ekosistem Digital Smart E-Government &Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rangkaian solusi perangkat lunak terpadu untuk optimalisasi PAD, modernisasi perpajakan, penertiban retribusi pasar, dan kepatuhan regulasi UU HKPD No. 1/2022. Telah teruji dan dipercaya di 27+ Pemerintah Daerah se-Nusantara.
10
Produk Terintegrasi
27+
Kab/Kota Mitra
100%
Sesuai UU HKPD
Zero
CapEx Server Cloud
5 Solusi Utama Penggerak Pendapatan Daerah
Platform teruji yang menjadi tulang punggung digitalisasi Bapenda dan Diskopindag se-Indonesia
Titik Kasir Aktif
502 Titik
Realisasi PBJT
Rp 15,89 M
OPTAX
Optimalisasi Pengawasan Pajak PBJT Real-Time
Monitoring transaksi kasir Wajib Pajak PBJT (restoran, hotel, hiburan, dan parkir) secara real-time via open API, report import, dan aplikasi POS untuk menutup celah under-reporting omzet. Terbukti meningkatkan realisasi pajak hingga ~90x lipat.
SIMPADA
Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah
Solusi enterprise pengelolaan 9 jenis pajak daerah berbasis arsitektur Odoo 14 Enterprise (Python/PostgreSQL). Mengotomasi siklus pendaftaran NPWPD, pelaporan e-SPTPD mandiri, penetapan SKPD, pembayaran QRIS, hingga surat teguran massal.
SIMPBB
PBB-P2 Cloud Service & SISMIOP Modern
Sistem manajemen PBB-P2 terpadu berbasis cloud yang menyederhanakan siklus pendataan SPOP digital, penilaian otomatis NJOP & ZNT, penetapan massal ratusan ribu SPPT, hingga pembayaran Host-to-Host multi-kanal perbankan daerah.
SIBPHTB
Sistem Informasi BPHTB Online & H2H BPN
Platform kolaborasi 4-Pihak tertutup (Notaris/PPAT, Bapenda, Bank Daerah, dan Kantor Pertanahan ATR/BPN). Mengeliminasi pemalsuan lembar SSPD, membandingkan NPOP vs NJOP secara instan, dan mengesahkan berkas via TTE QR Code ber-hash kriptografi.
SIMPASAR
Manajemen Pasar Rakyat & E-Retribusi M-POS
Platform modernisasi pasar tradisional yang menghubungkan Web Back Office dinas dan aplikasi Android m-POS lapangan. Menertibkan hak pakai kios, memantau absensi pedagang aktif, serta mencatat e-retribusi secara cashless maupun tunai berstruk.
5 Modul Spesifik Pendukung Layanan Publik
Modul cerdas yang memperluas jangkauan layanan PBB, Wajib Pajak mandiri, dan hiburan daerah
SIG PBB (SmartMap Spasial)
Sistem Informasi Geografis berbasis poligon bidang tanah per blok dan desa. Memvisualisasikan Zona Nilai Tanah (ZNT), memvalidasi batas kavling, dan mendeteksi objek pajak bumi/bangunan yang belum terdaftar (tax mapping).
E-Pelayanan PBB-P2
Portal layanan publik mandiri 24/7 bagi Wajib Pajak untuk mengajukan mutasi nama, pemecahan/penggabungan objek pajak, pengurangan ketetapan, dan pengunduhan salinan e-SPPT resmi secara paperless.
WP PBB GO (Mobile Kolektor)
Aplikasi smartphone Android penagihan PBB door-to-door bagi petugas kolektor desa/kelurahan. Dilengkapi kalkulasi denda otomatis, pencarian NOP cepat, dan pencetakan tanda terima bayar via printer bluetooth.
Mobile Wajib Pajak Daerah
Aplikasi smartphone bagi pemilik restoran, hotel, reklame, dan parkir untuk melaporkan e-SPTPD bulanan secara mandiri, memantau riwayat ketetapan SKPD, dan melakukan pembayaran instan melalui QRIS dinamis.
Perforasi Digital (E-Ticketing)
Sistem pengesahan karcis tanda masuk dan tiket hiburan berbasis pemindaian QR Code digital anti-pemalsuan. Menggantikan proses perforasi (cap porporasi) manual pada tiket bioskop, konser, dan wahana wisata.
Interoperabilitas Sistem: Bebas Silo, Langsung ke RKUD
Seluruh 10 aplikasi dirancang tidak berdiri sendiri, melainkan saling bertukar data secara otomatis guna mencegah kebocoran kas daerah dan menciptakan basis data fiskal yang akurat bagi kepala daerah.
Simbiosis PBB & BPHTB
Validasi pengesahan BPHTB secara otomatis mengunci jika NOP tanah memiliki tunggakan PBB-P2 5 tahun terakhir, memulihkan miliaran rupiah piutang daerah.
Cross-Check Omzet PBJT
Data transaksi kasir harian dari OPTAX menjadi pembanding otomatis bagi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan wajib pajak di SIMPADA.
Auto-Settlement Kasda (RKUD)
Penerimaan dari kasir PBJT, loket PBB, setoran BPHTB, hingga retribusi pasar Android m-POS langsung terkoneksi Host-to-Host ke Bank Daerah tanpa rekening perantara.
Standar SPBE Kemendagri
Format basis data selaras dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), format standar DJP Kemenkeu, dan indikator MCP Korsupgah KPK.
Paket Solusi Sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Temukan kombinasi perangkat lunak yang dirancang spesifik untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi Anda.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Optimalisasi PAD & Pengawasan Pajak 360°
Arsitektur lengkap untuk pengawasan omzet PBJT real-time, pengelolaan 9 jenis pajak daerah, modernisasi PBB-P2 berbasis SISMIOP Cloud, bridging H2H BPHTB-BPN, dan validasi karcis hiburan digital.
Rekomendasi Modul Aplikasi:
Dinas Perdagangan / Diskopindag / UPTD Pasar
Ketertiban Ruang & E-Retribusi Pasar Rakyat
Solusi otomasi tata kelola pasar rakyat untuk perizinan hak pakai kios, monitoring absensi keaktifan pedagang, penarikan e-retribusi Android m-POS, dan penerimaan non-retribusi (toilet, sampah, reklame).
Rekomendasi Modul Aplikasi:
Pemerintah Desa, Kelurahan, & Kolektor Lapangan
Akurasi Penagihan PBB Door-to-Door
Mempermudah aparatur desa dan kolektor kelurahan dalam menjangkau wajib pajak hingga ke pelosok, memproses setoran lunas dengan struk thermal, serta melayani mutasi data warga secara mandiri.
Rekomendasi Modul Aplikasi:
Wajib Pajak & Pelaku Usaha Daerah
Kemudahan Lapor & Bayar Pajak Mandiri
Memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha hotel, restoran, hiburan, dan pertanahan untuk menunaikan kewajiban fiskal daerah tanpa antre di loket dinas.
Rekomendasi Modul Aplikasi:
Pengadaan Resmi Sesuai Tata Kelola Pemerintah
Seluruh produk kami dapat diakses melalui jalur pengadaan resmi pemerintah daerah dengan fleksibilitas anggaran belanja modal (CapEx) maupun belanja operasional (OpEx).
e-Katalog LKPP & LPSE
Dapat dibeli langsung melalui katalog elektronik nasional untuk transparansi dan kepatuhan pengadaan barang/jasa.
Kemitraan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Dukungan skema pembiayaan operasional (Zero CapEx) bersama BPD mitra kas daerah untuk penyediaan cloud & m-POS.
Kesiapan Audit ITSA & TTE BSSN
Lolos pengujian keamanan informasi (Information Technology Security Assessment) dan siap integrasi BSrE BSSN.
Pertanyaan yang Sering Diajukan Pembuat Kebijakan
Jawaban teknis dan yuridis terkait perencanaan dan adopsi sistem di lingkungan pemerintah daerah
Bagaimana mekanisme pengadaan aplikasi E-Government PT Cendana Teknika Utama di lingkungan Pemda?
Pengadaan aplikasi dapat dilakukan melalui mekanisme resmi pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk e-Katalog LKPP / LPSE, Pengadaan Langsung, maupun metode Swakelola. Selain itu, tersedia skema sewa bulanan/tahunan (OpEx) berbasis Cloud Service bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat, sehingga Pemda dapat langsung menggunakan sistem tanpa perlu alokasi CapEx server fisik yang besar.
Apakah pemerintah daerah dapat memilih mengimplementasikan satu atau dua modul terlebih dahulu?
Sangat bisa. Seluruh aplikasi PT Cendana Teknika Utama dirancang dengan arsitektur modular mandiri (independent modules). Pemda dapat memulai dari modul yang paling mendesak—misalnya OPTAX untuk pengawasan kasir PBJT atau SIMPASAR untuk e-retribusi pasar—dan kemudian mengintegrasikannya secara bertahap dengan modul lainnya seperti SIMPADA atau SIMPBB.
Bagaimana jika Pemda kami telah memiliki sistem lama (legacy) dari penyedia lain?
Tim teknis Cendana berpengalaman dalam proses migrasi data historis, data cleansing, dan harmonisasi database eksisting (seperti SISMIOP Oracle/MySQL desktop lama atau aplikasi SIMPAD warisan). Kami memastikan tidak ada riwayat data wajib pajak, ketetapan masa lalu, maupun catatan piutang yang hilang selama masa transisi.
Bagaimana jaminan keamanan data wajib pajak daerah dan kepatuhan terhadap audit BPK/KPK?
Seluruh aplikasi Cendana dibangun mengacu pada standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemendagri, enkripsi komunikasi SSL/TLS dan database tingkat perbankan, tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN, serta immutable audit log. Sistem kami rutin melalui Information Technology Security Assessment (ITSA) dan memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK area optimalisasi pajak daerah.
Susun Peta Jalan Transformasi Digital PendapatanAsli Daerah Anda Bersama Kami
Diskusikan analisis potensi fiskal, kesiapan integrasi Host-to-Host, dan skema pengadaan terbaik bersama konsultan senior E-Government PT Cendana Teknika Utama.