Solusi Digital Terintegrasi untuk Pajak & Pendapatan Asli Daerah
Mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah di seluruh Nusantara melalui ekosistem Smart Tax berbasis cloud: SIMPADA, SIMPBB, SIBPHTB, OPTAX, dan SIMPASAR yang teruji tangguh, aman, dan patuh regulasi UU HKPD No. 1/2022.
Lintas Daerah
Kabupaten & Kota
Jawa, Luar Jawa, hingga Wilayah 3T
15+
Provinsi Nasional
Sumatera Barat s/d Papua Tengah
~90x
Kenaikan Pajak PBJT
Bukti Riil Implementasi OPTAX
26+ Tahun
Dedikasi E-Government
ISO 9001:2015 · Sejak 1998
Jejak Langkah & Bukti Nyata Pendampingan di Lapangan
Kami hadir mendampingi ASN Bapenda secara langsung—mulai dari asistensi regulasi, instalasi perangkat kasir, bimbingan teknis modul, hingga rekonsiliasi data perpajakan di berbagai penjuru Nusantara.
Bimbingan Teknis SIMPADA Terintegrasi
Pelatihan langsung kepada operator dan pejabat struktural Bapenda dalam tata kelola penetapan dan pembukuan pajak daerah.
Portofolio Klien Pemerintah Daerah Se-Nusantara
Tersebar lintas pulau dan provinsi dari wilayah metropolitan Jawa hingga kepulauan dan pedalaman Indonesia
Kab. Lamongan
Jawa Timur
Kab. Madiun
Jawa Timur
Kota Blitar
Jawa Timur
Kab. Sukoharjo
Jawa Tengah
Kab. Magelang
Jawa Tengah
Kab. Tabalong
Kalimantan Selatan
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan
Kab. Tapin
Kalimantan Selatan
Kab. Sinjai
Sulawesi Selatan
Kota Padang
Sumatera Barat
Kota Malang
Jawa Timur
Kota Pasuruan
Jawa Timur
Kab. Bima
Nusa Tenggara Barat
Kab. Maluku Tengah
Maluku
Kab. Malang
Jawa Timur
Kab. Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
Kab. Sampang
Jawa Timur
Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan
Kab. Ngawi
Jawa Timur
Kota Bontang
Kalimantan Timur
Kab. Bondowoso
Jawa Timur
Kab. Gorontalo
Gorontalo
Kab. Seram Bagian Timur
Maluku
Kab. Pohuwato
Gorontalo
Kab. Bone Bolango
Gorontalo
Kab. Puncak
Papua TengahKab. Lamongan
Jawa TimurKab. Madiun
Jawa TimurKota Blitar
Jawa TimurSolusi Penguatan PAD di Tengah Penurunan Transfer ke Daerah
Pemangkasan dana transfer pusat (TKD) mempersempit ruang fiskal APBD. Menaikkan tarif pajak berisiko memicu gejolak sosial dan penolakan pelaku usaha. OPTAX hadir mengamankan hak penerimaan kas daerah dari transaksi kasir PBJT—tanpa menaikkan tarif pajak satu rupiah pun.
Menyesuaikan tarif PBB-P2 atau pajak daerah berisiko tinggi memicu penolakan publik, resistensi pengusaha restoran & hotel (PHRI), serta kegaduhan politik di daerah.
Konsumen sudah membayar PBJT 10% di kasir. OPTAX memastikan uang titipan masyarakat ini tercatat transparan dan disetorkan 100% utuh ke Kas Daerah secara real-time.
Realisasi Penerimaan PBJT vs Perluasan Titik Kasir Terkoneksi
Data Riil Evaluasi Kepatuhan Pajak Makanan/Minuman & Hotel pada Kota Percontohan Mitra (2021–2025)
Pertumbuhan PAD 4 Tahun
Melesat dari Rp 176,5 Jt ➔ Rp 15,89 Miliar
Kasir Terpasang Monitoring
Ekspansi bertahap dari 8 kasir uji coba
Rekomendasi BPK & Korsupgah KPK
Eliminasi kebocoran omzet & manipulasi SPTPD
*Data historis riil penerimaan PBJT (Makanan/Minuman dan Hotel) bersumber dari daerah mitra evaluasi penerapan sistem OPTAX di Jawa Timur.
1. Perekaman Kasir Real-Time
Integrasi Tapping Box dan API POS merekam data transaksi kasir secara terenkripsi tanpa mengganggu sistem operasional kasir Wajib Pajak.
2. Rekonsiliasi & Deteksi Anomali
Pencocokan otomatis antara omzet riil kasir vs pelaporan e-SPTPD bulanan guna mengeliminasi pelaporan omzet fiktif (under-reporting).
3. Dashboard Pengawasan Bapenda
Visibilitas data transaksi 24/7 per kecamatan, status online perangkat, serta peta kepatuhan Wajib Pajak untuk kepastian target PAD.
Diskusikan Pemetaan Potensi PBJT & Kebutuhan Fiskal Daerah Anda
Konsultasikan simulasi potensi penerimaan pajak kasir dan analisis kepatuhan daerah bersama tim teknis resmi OPTAX PT Cendana Teknika Utama.
5 Lini Produk Utama Aplikasi Pemda
Seluruh modul dibangun dengan arsitektur cloud terstandarisasi, aman, serta siap terintegrasi satu sama lain (interoperabilitas) untuk mewujudkan sistem satu data pendapatan daerah.
OPTAX
Optimalisasi Pajak Daerah
Monitoring transaksi kasir Wajib Pajak PBJT (resto, hotel, hiburan, parkir) secara real-time via tapping box dan integrasi POS untuk mencegah kebocoran omzet.
- Perekaman Kasir Non-Intrusif
- Deteksi Anomali Omzet
- Laporan Kepatuhan PBJT
SIMPBB Cloud Service
Manajemen PBB-P2 Modern
Pengelolaan siklus Pajak Bumi & Bangunan berbasis cloud sesuai standar DJP Kemenkeu, dilengkapi integrasi H2H Bank Daerah dan pencetakan massal SPPT elektronik.
- Standar Format DJP Kemenkeu
- H2H BPD & Virtual Account
- Rekonsiliasi Otomatis
SIBPHTB Cloud
Verifikasi BPHTB Terintegrasi
Sistem alur BPHTB multi-role (PPAT, Bapenda, BPN) terintegrasi ID Billing perbankan, validasi NOP PBB 5 tahun terakhir, dan verifikasi sertifikat digital.
- Multi-Aktor (PPAT, Bapenda, BPN)
- Verifikasi Tunggakan 5 Thn
- ID Billing & QRIS BPD
SIMPADA
Sistem Pajak Daerah 9+ Jenis
Pengelolaan 9+ jenis pajak daerah berbasis Odoo 14 / PostgreSQL dengan pelaporan e-SPTPD mandiri, modul pemeriksaan pajak, penetapan SKPD, dan penagihan piutang.
- Arsitektur Odoo 14 Enterprise
- E-SPTPD Self-Assessment
- Dashboard Eksekutif Kaban
SIMPASAR
Retribusi Pasar & Lapak
Manajemen pasar daerah terpadu: pemetaan lapak/kios pedagang, aplikasi Android juru pungut e-retribusi lapangan, struk thermal, dan integrasi kas perbankan.
- Aplikasi Android Juru Pungut
- Pemetaan Kios & Pedagang
- Cetak Struk Thermal Bluetooth
Dukungan Teknis & Bimtek ASN
Mendampingi Bapenda dari validasi data piutang, bimtek ASN, hingga dukungan audit pengawasan BPK secara berkelanjutan.
5 Sub-Produk & Modul Pelengkap
Aplikasi pendukung yang memperluas jangkauan layanan masyarakat dan petugas lapangan.
SIG PBB
Pemetaan Spasial GIS Bidang Tanah & Tematik PBB
E-Pelayanan PBB
Portal Layanan Mutasi & Pembetulan PBB Mandiri Warga
WP PBB GO
Aplikasi Android Cek Tagihan & Bayar PBB-P2 Warga
Mobile WP Daerah
Pelaporan Omzet PBJT Pelaku Usaha via Android
Perforasi Digital QR
Validasi Tiket Event & Pajak Hiburan Anti-Pemalsuan
3 Paket Solusi Tematik Pemerintahan Daerah
Dirancang khusus untuk memecahkan problematika spesifik di Bapenda: kebocoran omzet kasir, antrean panjang loket pelayanan PBB, hingga lambatnya pelaporan SPTPD manual.
Solusi Optimalisasi & Peningkatan PAD Daerah
Menjawab tantangan defisit fiskal akibat penurunan TKD APBN. Menggabungkan monitoring transaksi kasir PBJT real-time di kasir restoran/hotel dengan pemetaan spasial GIS untuk mendeteksi objek pajak baru yang belum terdaftar.
Digitalisasi Layanan PBB-P2 Terpadu
Transformasi total layanan PBB dari manual menjadi digital. Masyarakat dapat mengajukan mutasi nama, pembetulan, dan cetak e-SPPT dari rumah serta membayar secara instan via QRIS / Virtual Account Bank Daerah.
Digitalisasi Pajak Daerah & E-SPTPD
Sistem pelaporan pajak daerah berbasis web (Odoo 14) untuk 9 jenis pajak. Wajib Pajak restoran dan hotel melaporkan omzet bulanan secara mandiri via aplikasi mobile, terhubung dengan modul penetapan SKPD dan pembukuan kas Bapenda.
Teruji di Berbagai Pemerintah Daerah dari Barat hingga Timur
Keandalan sistem Aplikasi Pemda telah terbukti bukan hanya di kota metropolitan Jawa, tetapi juga di wilayah kepulauan Maluku hingga daerah pedalaman pegunungan Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Peta Jangkauan Layanan Nasional
Bukti SkalabilitasArsitektur cloud kami memastikan performa tetap cepat dan sinkronisasi H2H perbankan stabil meski diakses dari wilayah dengan tantangan konektivitas.
Jawa & Madura
Malang, Blitar, Lamongan, Madiun, Pasuruan, Sampang, Ngawi, Bondowoso, Sukoharjo, Magelang
Kalimantan
Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Banjarbaru, Bontang
Sulawesi & Gorontalo
Sinjai, Kab. Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango
Bali, NTB & Maluku
Bima, Lombok Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur
Sumatera & Papua
Kota Padang (Sumbar) & Kab. Puncak (Papua Tengah)
Kab. Puncak, Papua Tengah
Penerapan e-retribusi dan sistem pendapatan daerah di daerah 3T dengan pendampingan teknis langsung dari tim engineer kami.
Mengapa Bapenda Memilih Aplikasi Pemda?
Dedikasi lebih dari 26 tahun mengawal modernisasi administrasi pemerintahan daerah dengan fondasi teknologi yang aman, terstandarisasi, dan bebas risiko kegagalan sistem.
Cloud Native Tanpa Beban Server Fisik
Pemda tidak perlu mengalokasikan ratusan juta APBD untuk membeli server fisik, pendingin data center, dan perawatan hardware. Arsitektur cloud kami menjamin uptime 99.9% dengan backup terenkripsi harian.
Kepatuhan Regulasi UU HKPD & Standar DJP
Seluruh formula perhitungan tarif pajak, objek PBJT, validasi NOP, hingga pelaporan telah disesuaikan penuh dengan UU No. 1/2022 (UU HKPD) dan standar pertukaran data Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Integrasi H2H Seluruh BPD & Kanal Pembayaran
Sistem telah teruji terhubung langsung (Host-to-Host) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di berbagai provinsi, mendukung QRIS Dinamis, Virtual Account, serta kanal pembayaran modern lainnya.
Pendampingan On-Site & Cleansing Piutang
Kami bukan sekadar penjual software lepas. Tim ahli kami mendampingi Bapenda langsung di lokasi untuk validasi dan pembersihan data piutang PBB masa lalu, bimtek ASN, hingga pendampingan audit resmi BPK.
PT Cendana Teknika Utama (Divisi E-Government)
Berdiri sejak 1998 · Sertifikasi Mutu ISO 9001:2015 · Kantor Malang & Depok · Anggota ASPILUKI
Optimalkan PAD & Kemandirian Fiskal Daerah Anda Bersama Kami
Jadwalkan audiensi teknis, simulasi analisis potensi omzet PBJT melalui OPTAX, atau demonstrasi langsung modul SIMPADA, SIMPBB, dan SIMPASAR bersama tim konsultan kami.