Pemerintah Kota Bandung bakal menggandeng kepolisian untuk melakukan penyelidikan perusahaan-perusahaan yang melakukan penipuan pajak.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah berkomitmen bersama aparat penegak hukum untuk menindak penipuan pajak.

Dia mengaku, sebelum mengusut penipuan pajak, pihaknya akan terlebih dulu melakukan pendataan terhadap perusahaan yang belum melakukan registrasi.

“Saat ini kita akan fokus bersama Kapolrestabes kepada penipuan-penipuan pajak,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Senin (7/9/2015).

Kendati menggandeng Polrestabes dalam menindak penipu pajak, sebelumnya pihaknya telah membubarkan sebanyak 97 pengutip pajak dari Disyanjak karena diduga sering bermain dalam mengutip pajak kepada pelaku usaha.

“Kami minta jika ada yang mengaku petugas pengutip pajak itu penipuan,” katanya.

Dia menjelaskan dengan adanya pembubaran tersebut diharapkan penerimaan pajak di Kota Bandung bisa maksimal.

Pengusaha “Nunggak” Pajak, Ridwan Kamil Ancam Segel Tempat Usaha

Pengusaha "Nunggak" Pajak, Ridwan Kamil Ancam Segel Tempat Usaha

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menggandeng anggota polisi dan TNI untuk menindak para pengusaha yang terbukti tak membayar pajak. Pria yang kerap disapa Emil itu mengatakan tak segan menyegel tempat usaha jika para pengusaha itu kedapatan menunggak pajak.

“Saya minta lurah untuk memberikan laporan tentang kegiatan usaha di wilayahnya. Setiap ada transaksi ekonomi yang sifatnya formal, wajib dikenai pajak,” kata Emil di ruang tengah Balai Kota Bandung, Senin (7/9/2015).

Dia mengimbau agar para pengusaha segera meregistrasi kegiatan usahanya ke Kantor Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung. Pendaftaran dibuka mulai 7 September hingga 7 Oktober 2015.

“Banyak sekali ditemukan usaha formal menengah besar yang tidak mengoptimalkan pajaknya. Sehingga, penerimaan PAD ke Kota Bandung tidak maksimal. Ini terjadi karena kebiasaan dan penegakan yang tidak maksimal,” ujarnya.

Emil menduga, banyak pengusaha besar di Bandung yang sengaja tidak membayar pajak, bahkan memanipulasi pajak. Emil sudah mendapat laporan adanya hotel yang memanipulasi potensi pajaknya.

“Ada dua hotel, sama bintangnya, sama ramainya. Yang satu bayar x rupiah yang satu sepersepuluhnya. Dari situ juga bisa ketahuan dari kecurigaan yang kita terima,” ujar Emil.

Dia menjelaskan, untuk tahap pertama, ada empat jenis usaha yang harus melakukan registrasi ke Kantor Disyanjak, antara lain hotel dan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar, pemilik usaha kuliner yang penghasilannya lebih dari Rp 10 juta per bulan, tempat hiburan, dan tempat parkir.

“Jadi nanti dari Oktober sampai akhir tahun bakal banyak razia ke rumah kos yang sifatnya administrasi perpajakan, di luar razia rutin,” tutupnya.

 

 

sumber: Bisnis.com dan Kompas.com